admin

Dengan hormat kami sampaikan Produk Hukum Terbaru Tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Program Indonesia Pintar Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/P/2020 Tentang Lembaga Akreditasi Internasional

Berikut kami sampaikan materi kegiatan “Penandatanganan Perjajanjian Kerja Sama Antara Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan Perguruan Tinggi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III” yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 di Kantor LLDikti Wilayah III jl. SMA Negeri 14 Kramat Jati, Jakarta Timur: 1. Kampus Merdeka oleh Prof. Dr. Nizam, M.ScUnduh 2.

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Jakarta Sehubungan dengan pengisian Aplikasi Lumbung Data Perguruan Tinggi (EWS) dan dengan adanya proses integrasi EWS dengan Sistem-sistem yang ada di Kementerian (khususnya PDDikti), dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : Kami mengucapkan terima kasih kepada Perguruan Tinggi Saudara yang telah taat

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada tahun anggaran 2020 Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tidak membuka pendaftaran baru Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) dan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPPLN). Pada saat Dirjen Dikti hanya mengelola BPPDN dan BPPLN angkatan sedang berjalan (ongoing). Selengkapnya silahkan unduh pada tautan dibawah ini Pemberitahuan BPPDN

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan kegiatan Bimtek IAPS 4.0 yang sudah dilaksanakan LLDIKTI Wilayah III sebanyak 6 (Enam) angkatan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III akan melakukan monitoring re-akreditas bagi program studi yang telah mengikuti bimtek IAPS 4.0. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon saudara dapat mengisi tautan berikut: Dengan melampirkan screenshot Sapto bagi Perguruan Tinggi yang

Diberitahukan kepada Dosen PNS dan Dosen Tetap Yayasan sebagai wajib pajak orang pribadi juga memiliki kewajiban dalam pelaporan pajak. Bagi dosen yang ingin mengambil bukti potong pajak harap menyampaikan secara kolektif melalui perguruan tinggi masing-masing yang ditujukan ke Bagian Umum dan ditembuskan ke Sub. Bagian Perencanaan dan Penganggaran LLDIKTI Wilayah III. Diharapkan kepada semua dosen